TegakNews.ID – Jakarta, Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2026 (HARKIN) tak lagi sekadar seremoni tahunan. Dari jantung ibu kota, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melontarkan peringatan tegas: tanpa transparansi, masa depan Jakarta bisa kehilangan arah. Momentum ini sekaligus menegaskan kekuatan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai fondasi utama pemerintahan modern.
Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menyebut keterbukaan informasi bukan lagi formalitas administratif, melainkan “senjata utama” membangun kepercayaan publik. Menurutnya, di tengah laju cepat menuju lima abad Jakarta, transparansi menjadi penentu apakah kota ini melesat maju atau justru tertinggal dalam bayang-bayang birokrasi tertutup.
“Ini bukan sekadar soal dokumen dibuka atau tidak. Saat informasi terbuka, partisipasi warga meledak, pengawasan publik menguat, dan pelayanan berubah dari sekadar prosedur menjadi bermartabat,” tegas Luqman, Kamis (30/4/2026).
Ia menyoroti, hak atas informasi berlaku menyeluruh—dari tingkat kelurahan hingga provinsi, termasuk sekolah dan BUMD. Namun di era disrupsi digital dan ledakan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), badan publik tak cukup hanya transparan—mereka wajib adaptif, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kritis.
“Jakarta tidak butuh birokrasi yang sekadar cepat. Jakarta butuh birokrasi yang berani terbuka. Tanpa itu, kepercayaan publik akan runtuh,” lanjutnya, memperingatkan.
Seruan senada datang dari Camat Kelapa Gading, Anita Permata Sari. Ia menegaskan keterbukaan informasi harus naik kelas—dari kewajiban menjadi budaya yang hidup di setiap lini pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan wilayahnya meraih predikat “informatif” selama empat tahun terakhir bukan kebetulan, melainkan hasil komitmen serius membuka akses informasi bagi publik.
“Keterbukaan bukan pilihan lagi, tapi kebutuhan mutlak. Pemerintahan tanpa transparansi akan ditinggalkan masyarakatnya sendiri,” ujarnya.
Anita juga mengajak warga untuk tidak pasif. Di era baru Jakarta menuju lima abad, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat disebut sebagai kunci utama. “Ketika informasi terbuka, masyarakat berani terlibat, kritis, dan ikut mengawal pembangunan. Di situlah kota ini benar-benar hidup,” katanya.
Menutup momentum HARKIN 2026, pesan keras pun digaungkan: transparansi adalah cahaya yang menentukan masa depan Jakarta. Tanpa itu, mimpi menjadi kota maju dan dipercaya hanya akan menjadi slogan kosong. (Zainal)
