TegakNews. Id — DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Provinsi DKI Jakarta mulai memperkuat konsolidasi pangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
Melalui pertemuan resmi dengan Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, DPD APPSI Jakarta Raya mendorong lahirnya pola distribusi bahan pokok yang lebih terstruktur dengan melibatkan pedagang pasar tradisional sebagai jalur utama penyaluran sembako kepada masyarakat.
Audiensi yang berlangsung pada Kamis (21/5) tersebut diterima langsung oleh Pemimpin Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib yang didampingi Nara Dhipa.
Pertemuan itu tidak hanya membahas dukungan terhadap program Warung Sembako APPSI, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas, yakni stabilitas stok pangan, distribusi kebutuhan pokok, dan pengendalian potensi lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan.
Ketua DPD APPSI Jakarta Barat, Suparno, mengatakan pasar tradisional selama ini masih menjadi titik distribusi pangan paling dekat dengan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Karena itu, menurut dia, pedagang pasar perlu memperoleh akses yang lebih kuat terhadap pasokan pangan pemerintah agar tidak sepenuhnya bergantung pada rantai distribusi swasta yang rentan memicu kenaikan harga.
“Alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh Perum Bulog. Kepala Bulog mendukung program Warung Sembako APPSI. Dukungan ini penting karena pedagang pasar membutuhkan kepastian pasokan agar distribusi kebutuhan pokok ke masyarakat tetap berjalan stabil,” ujar Suparno kepada wartawan.
Dalam pertemuan tersebut, Suparno hadir bersama sejumlah pengurus APPSI tingkat kota, di antaranya Ketua DPD APPSI Jakarta Selatan Dedy Asmar, perwakilan DPD APPSI Jakarta Timur Bambang, Ketua DPD APPSI Jakarta Utara Melda Magdalena, serta jajaran pengurus lainnya.
Momentum Menjelang Iduladha Dinilai Rawan Gejolak Harga
Pertemuan DPD APPSI dan Bulog berlangsung pada periode yang secara ekonomi dinilai sensitif. Menjelang Iduladha, permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok umumnya mengalami peningkatan cukup signifikan.
Kondisi itu biasanya diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, tepung, cabai, bawang, hingga produk protein hewani.
Dalam pola pasar yang terjadi setiap tahun, lonjakan permintaan menjelang hari besar sering dimanfaatkan sebagian pelaku distribusi untuk menaikkan harga.
Di sisi lain, pedagang pasar tradisional justru berada dalam posisi paling rentan karena mereka berada di ujung rantai distribusi dan memiliki daya tawar terbatas terhadap distributor besar.
APPSI menilai kondisi tersebut harus diantisipasi sejak awal melalui keterlibatan aktif Bulog sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi menjaga stabilitas pangan nasional.
Menjelang bulan Dzulhijjah biasanya kebutuhan masyarakat meningkat dan harga mulai bergerak naik. Kalau pasokan dari Bulog bisa langsung menyentuh pedagang pasar, maka harga di tingkat konsumen akan lebih mudah dikendalikan,” kata Suparno.
Warung Sembako APPSI Dinilai Bisa Jadi Jalur Distribusi Alternatif
Dalam pembahasan bersama Bulog, APPSI juga menawarkan konsep Warung Sembako APPSI sebagai jaringan distribusi pangan berbasis pasar rakyat.
Program itu dirancang agar pedagang pasar tidak hanya berfungsi sebagai penjual eceran, tetapi juga menjadi bagian dari sistem distribusi pangan yang lebih terorganisir.
Secara konsep, Warung Sembako APPSI diarahkan menjadi titik distribusi kebutuhan pokok yang memperoleh akses pasokan lebih langsung dari Bulog.
Dengan pola tersebut, rantai distribusi diharapkan menjadi lebih pendek sehingga harga jual kepada masyarakat bisa ditekan.
Skema ini dinilai memiliki beberapa keuntungan. Pertama, pedagang pasar memperoleh kepastian stok pada saat permintaan tinggi. Kedua, masyarakat memiliki akses terhadap bahan pokok dengan harga yang relatif lebih stabil. Ketiga, pemerintah dapat memperluas jaringan distribusi pangan melalui pasar tradisional yang selama ini memiliki jangkauan luas hingga tingkat lingkungan permukiman.
Namun, efektivitas program tersebut tetap akan bergantung pada mekanisme teknis yang diterapkan. Mulai dari kuota distribusi, pola pengawasan, sistem pembayaran, hingga pengendalian potensi penyelewengan barang subsidi atau pangan stabilisasi.
Tanpa pengawasan ketat, distribusi pangan melalui jaringan pasar rakyat berisiko menghadapi persoalan klasik seperti permainan harga di tingkat lapangan, distribusi tidak merata, hingga masuknya spekulan.
Pasar Tradisional Masih Menjadi Pilar Ekonomi Rakyat
Di tengah ekspansi ritel modern dan platform belanja digital, pasar tradisional sejatinya masih memegang peranan besar dalam distribusi pangan di Jakarta.
Selain menjadi pusat perdagangan kebutuhan harian, pasar rakyat juga menopang ekonomi sektor informal yang melibatkan ribuan pedagang kecil.
Karena itu, penguatan akses pedagang pasar terhadap pasokan pangan strategis dinilai bukan hanya menyangkut stabilitas harga, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi rakyat kecil.
APPSI melihat kerja sama dengan Bulog sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi pedagang pasar di tengah persaingan distribusi pangan yang semakin terpusat pada jaringan modal besar.
Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi tersebut juga memperlihatkan adanya kebutuhan membangun model distribusi pangan yang lebih inklusif.
” Selama ini, intervensi stabilisasi harga sering kali berhenti di tingkat operasi pasar sementara, tanpa memperkuat jalur distribusi permanen di pasar rakyat”. Kata Dedi Asmar Ketua DPD APPSI Jakarta Selatan
” Jika program kemitraan ini berjalan konsisten, pasar tradisional berpotensi tidak hanya menjadi lokasi transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari instrumen pengendalian inflasi pangan di perkotaan”, ucapnya
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski mendapat respons positif dari Bulog, tantangan utama tetap berada pada implementasi program di lapangan.
Salah satu persoalan yang selama ini sering muncul adalah ketidaksinkronan antara distribusi stok pemerintah dan kebutuhan riil pedagang.
Selain itu, pengawasan distribusi juga menjadi aspek krusial. Pemerintah dan Bulog perlu memastikan bahwa pasokan pangan yang diberikan kepada jaringan pedagang pasar benar-benar sampai ke konsumen dengan harga yang sesuai, bukan justru berpindah ke jalur distribusi lain.
Di sisi lain, DPD APPSI juga dituntut membangun tata kelola internal yang lebih profesional agar program Warung Sembako tidak hanya menjadi agenda simbolik organisasi, tetapi benar-benar memberi dampak ekonomi bagi pedagang dan masyarakat.
“Harapan kami, kerja sama ini tidak berhenti pada pertemuan formal saja. Yang dibutuhkan pedagang adalah kepastian distribusi, kestabilan harga, dan keberlanjutan program,” ujar Suparno.
Bagi DPD APPSI, dukungan Bulog menjadi momentum penting untuk memperkuat eksistensi pasar tradisional sebagai penyangga utama distribusi pangan masyarakat Jakarta.
Sementara bagi pemerintah, keberhasilan program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan tekanan inflasi menjelang hari besar keagamaan.
