TegakNewsID – Jakarta, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan telah merampungkan rekomendasi strategis untuk pembenahan institusi kepolisian sejak dua bulan lalu. Namun hingga kini, dokumen tersebut masih menunggu waktu untuk disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, mengatakan laporan tersebut sebenarnya sudah siap untuk dibahas dan diputuskan. Ia menegaskan pihaknya telah mengajukan permohonan audiensi, tetapi belum memperoleh jadwal dari Presiden.
Anggota Komisi, Mahfud MD, menambahkan bahwa sejak awal Februari 2026, laporan telah selesai dan surat permohonan pertemuan sudah dikirimkan. Presiden, menurutnya, menginginkan penyerahan dilakukan secara langsung demi menjaga kerahasiaan isi dokumen.
Salah satu poin yang telah diungkap ke publik adalah perbaikan sistem rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol). Komisi menekankan bahwa praktik “titipan” dalam proses seleksi harus dihapuskan untuk menjamin prinsip meritokrasi dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, komisi juga membahas sejumlah opsi terkait struktur kelembagaan Polri, termasuk wacana penempatan di bawah kementerian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan bahwa berbagai alternatif masih dikaji dan keputusan akhir akan berada di tangan Presiden bersama DPR.
Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk pada November 2025 sebagai respons atas meningkatnya aspirasi publik terhadap perbaikan institusi kepolisian. Dengan laporan yang telah rampung, publik kini menantikan langkah lanjutan pemerintah dalam menentukan arah reformasi Polri ke depan. (Zainal)
